Jakarta - Kabar akan dilakukannya reshuffle kabinet atas sejumlah menteri terus menguat. Partai Demokrat (PD) pun meminta partai-partai koalisi untuk bersiap-siap kehilangan posisi menteri di kabinet.
"Kalau kami memandang memang diperlukan reshuffe kabinet untuk mengefektifkan pemerintahan. Partai koalisi harus menerima kalau menterinya direshuffle karena itu adalah hak prerogatif presiden," ujar anggota Dewan Pembina PD, Ahmad Mubarok, kepada detikcom, Kamis (6/1/2011).
Mubarok pun tak masalah jika menteri dari PD terkena reshuffle kabinet, Mubarok mempercayakan penuh evaluasi kabinet telah dilakukan secara objektif oleh Presiden SBY bersama UKP4.
"Termasuk seandainya menteri PD kena reshuffle kita terima dengan lapang dada. Sepanjang kalau itu objektif semua partai koalisi harus menerima sekalipun menterinya dikurangi," terang Mubarok.
Mubarok sendiri mengaku mendengar kemungkinan reshuffle kabinet penuh dan pergeseran posisi menteri saja. Namun demikian keputusan terakhir di tangan Presiden SBY.
"Ada yang diganti ada yang harus digeser itu saya tidak mau masuk hak prerogatif presiden tandasnya.
Salah satu yang mendesak untuk dievaluasi total menurut Mubarok adalah Kemenkum HAM. Menurutnya terlalu banyak carut marut penegakan hukum yang harus dipertanggungjawabkan pucuk pimpinannya.
"Memang evaluasi perlu dilakukan di KemenkumHAM. Apakah di pucuk pimpinanya atau pada anak buahnya ini butuh gebrakan ekstrim," jelasnya.
Sumber detikcom di DPR menuturkan bahwa reshuffe kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat. Sejumlah partai koalisi seperti PKS, menurut sumber detikcom disebut-sebut akan kehilangan seorang menterinya di kabinet. Sementara itu sumber tersebut juga menyebutkan ada kemungkinan partai Golkar mendapat jatah tambahan 1 menteri.
Sumber tersebut juga menuturkan Partai koalisi yang tertib seperti PKB, PAN, dan PPP tidak akan dikurangi jumlah menterinya. Hanya saja ada catatan khusus untuk menteri dari PAN, Menkum HAM Patrialis Akbar.
"Kalau kami memandang memang diperlukan reshuffe kabinet untuk mengefektifkan pemerintahan. Partai koalisi harus menerima kalau menterinya direshuffle karena itu adalah hak prerogatif presiden," ujar anggota Dewan Pembina PD, Ahmad Mubarok, kepada detikcom, Kamis (6/1/2011).
Mubarok pun tak masalah jika menteri dari PD terkena reshuffle kabinet, Mubarok mempercayakan penuh evaluasi kabinet telah dilakukan secara objektif oleh Presiden SBY bersama UKP4.
"Termasuk seandainya menteri PD kena reshuffle kita terima dengan lapang dada. Sepanjang kalau itu objektif semua partai koalisi harus menerima sekalipun menterinya dikurangi," terang Mubarok.
Mubarok sendiri mengaku mendengar kemungkinan reshuffle kabinet penuh dan pergeseran posisi menteri saja. Namun demikian keputusan terakhir di tangan Presiden SBY.
"Ada yang diganti ada yang harus digeser itu saya tidak mau masuk hak prerogatif presiden tandasnya.
Salah satu yang mendesak untuk dievaluasi total menurut Mubarok adalah Kemenkum HAM. Menurutnya terlalu banyak carut marut penegakan hukum yang harus dipertanggungjawabkan pucuk pimpinannya.
"Memang evaluasi perlu dilakukan di KemenkumHAM. Apakah di pucuk pimpinanya atau pada anak buahnya ini butuh gebrakan ekstrim," jelasnya.
Sumber detikcom di DPR menuturkan bahwa reshuffe kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat. Sejumlah partai koalisi seperti PKS, menurut sumber detikcom disebut-sebut akan kehilangan seorang menterinya di kabinet. Sementara itu sumber tersebut juga menyebutkan ada kemungkinan partai Golkar mendapat jatah tambahan 1 menteri.
Sumber tersebut juga menuturkan Partai koalisi yang tertib seperti PKB, PAN, dan PPP tidak akan dikurangi jumlah menterinya. Hanya saja ada catatan khusus untuk menteri dari PAN, Menkum HAM Patrialis Akbar.
[sumber: detik.com]
No comments:
Post a Comment